Rencana Strategis



Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta pengelolaan dan pengembangan statistik sektoral dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.

Pelayanan tersebut merupakan upaya pemerataan dan pemenuhan hak publik akan informasi dengan harapan masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government secara utuh merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan di atas maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai publik relation di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat melalui data statistik. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara managemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung terhubungannya jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal tersebut di atas secara Teknis mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Rencana Strategis yang mencakup tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan komprehensif, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA, RKA dan DPA serta sebagai acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mencakup :

  1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
  2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo
  3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
  4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104 dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 189 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  17. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita daerah republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daera;
  19. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
  21. Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu, Men PP dan PA No. 270/M.PPN/II/2012, SE-33/ MK.02/ 2012,SE.050/ 4379.A/ 2012/ SE-46/ MPPPA / II/ 2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 tahun 2022 tentang Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023;
  24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah untuk :

  1. Menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023 ke dalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk untuk mengakomodir program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan Tujuan Dan Sasaran Organisasi.
  2. Menjabarkan Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 ke dalam Program kerja operasional serta kegiatan indikatif ;
  3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai Pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  4. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun;
  5. Perubahan Renstra disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja selama lima tahun;
  6. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 – 2023.
  7. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dalam melaksanakan Tujuan Dan Sasaran Dinas Kominfo.