Sejarah



Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan komunikasi serta pengelolaan dan pengembangan statistik sektoral dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.

Pelayanan tersebut merupakan upaya pemerataan dan pemenuhan hak publik akan informasi dengan harapan masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-Government secara utuh merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan di atas maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat melalui data statistik. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara managemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung terhubungannya jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal tersebut di atas secara Teknis mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra selain mengandung Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dan bisa dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, sebagai dinas yang baru terbentuk pada tanggal 30 Desember 2016, maka hanya berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2017 sampai dengan 2018, yang merupakan bagian dari penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2018 adalah dokumen perencanaan komprehensif, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA, RKA dan DPAserta sebagai acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2018.

LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.
  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.
  • Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007Tentang PengamananPemanfaatan Jaringan Telekomunikasi BerbasisProtokol Internet.
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 TentangPengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 TentangKebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e – Government.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
  • Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana StrategisDinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Nganjuk dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan,program, serta kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam rangka pencapaianvisi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah:

 

  • Menjadi dasar acuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenNganjuk pada tahun 2017-2018.
  • Menciptakan keterpaduandan keserasian aktivitas diantara segenap komponen diDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
  • Sebagai pedoman dan tolak ukur bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan program dan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.