Beri Kepastian Hukum Hak Milik Tanah Warga, Bupati Nganjuk Kembali Serahkan Sertifikat Program PTSL


 2020-10-01 |  Harissudin

Sebanyak 200 sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diserahkan Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM, di Aula Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kamis (01/10/2020).

Hal ini, sebagai upaya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan jaminan kepastian hukum status kepemilikan tanah melalui program PTSL terus dilakukan di Kabupaten Nganjuk. Program tersebut merupakan proses pendaftaran tanah  yang dilakukan secara serentak di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, meliputi semua obyek pendaftaran tanah.

Penyerahan sertifikat juga disaksikan oleh Wakil Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MH, MBA, Ketua BPN Nganjuk Edison Lomban Batu, Asisten Pemerintahan, Kadis PMD Haris Jatmiko, S.Pd, M.Si, Kepala Kesbangpol Drs Gatut Sugiarto MSi, Camat Tanjunganom Edi Srijianto SE,MM dan para penerima sertifikat.

Dalam rangkaian acara penyerahan, Bupati Nganjuk yang akrab dipanggil Mas Novi ini, mengadakan kuis tanya jawab berhadiah tentang PTSL. Beberapa hal penting yang terungkap saat kuis berlangsung pada kegiatan penyerahan sertifikat PTSL ini di antaranya adalah 3 manfaat PTSL. “Dengan kepemilikan sertifikat yang sah, maka mudah mendapatkan pinjaman modal dari bank, memiliki kekuatan hukum, serta menghindari terjadinya konflik keluarga,” ujarnya.

Selain itu, Mas Novi juga menjelaskan bahwa program sertifikat PTSL massal ini merupakan visi-misi dari Tri Cita Bhakti dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Lebih lanjut, Mas Novi menyatakan bahwa program PTSL yang semulanya diprogramkan sebanyak 40.000 bidang tanah. Akan tetapi akibat pandemi Covid-19 kouta berkurang menjadi 26.000 bidang tanah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPN Kabupaten Nganjuk  Edison Lumban Batu menambahkan bahwa program PTSL ini sesuai dengan arahan dari Gubernur Jatim yakni adanya pencanangan program Tri Juang.

“Program yang melibatkan BPN, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau kota, serta perangkat desa. Dimana pada tahun 2024 nantinya seluruh bidang tanah yang ada di Jawa Timur akan terdaftar semuanya di BPN,” tambah Edison Lumban Batu.

Sementara itu, Camat Tanjunganom Edi Srijianto, berpesan agar sertifikat tanah tersebut disimpan dengan baik. Semoga dengan terbitnya sertifikat ini bisa bermanfaat dan membantu kesejahteraan bapak dan ibu. (Diskominfo)