Pemkab Nganjuk Ikuti Vidcon Stranas PK , yang Dipimpin Langsung Oleh Presiden RI Joko Widodo


 2020-08-27 |  Yesy Agustin

Dalam rangka untuk penguatan pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari sisi kualitas pelaksanaan dan pelaporan serta publikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melaksanakan rapat koordinasi secara virtual melalui Video Conference (Vidcon) bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pelaksanaan dan Publikasi Aksi Pencegahan Korupsi diikuti lebih dari 500 Pemda dan 87 Kementerian/Lembaga. Ikut andil juga Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Video teleconference (Vidcon) tersebut yaitu Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, Inspektur Daerah Drs. Lis Handoyo, M.Si dan Kepala OPD terkait. yang diselenggarakan di Ruang Command Center Nganjuk. Rabu (26/08/2020)

Pada laporannya kepada Presiden RI, Ketua KPK Komjend. Pol Firli Bahuri M,Si menjelaskan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan perwujudan dari UUD 1945 alenia ke empat, yang bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Oleh karena itu,  dalam melaksanakan tugasnya KPK berpedoman sesuai Program Presiden RI yaitu tentang Pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, penyederhaan regulasi, penyederhaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, “ tegas Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri  menambahkan dari program Presiden tersebut KPK merumuskan 5 fokus arya yang akan dikerjakan serta menjadi komitmen seluruh insan KPK, yang meliputi korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukam dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi terkait sumber daya alam.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan 6 program yang dipilih sebagai stranas PK, Yaitu utilisasi NIK, e- katalog dan market place ubtuk PJB, keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu, Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaian apresiasinya kepada KPK yang telah memimpin Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Karena Stranas PK ini merupakan langkah dalam membangun dan menyiapkan prakondisi-prakondisi berupa perbaikan perangkat sistem dan regulasi.

Dalam arahannya, Jokowi juga memerintahkan penggalakan gerakan budaya anti korupsi sebagai upaya memperbaiki regulasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Dia menekankan pentingnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk memahami tentang pencegahan korupsi, termasuk didalamnya gratifikasi dan lainnya. Budaya rasa takut juga harus dibangun dengan didasarkan landasan yang kuat.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengajak kepada seluruh komponen bangsa  Indonesia untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi.

“Kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, anti korupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," tegas Presiden

“ Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, para pendidik, intitusi pendidikan, institusi keagaamaan dan kesenian adalah bagian yang sangat penting dalam upaya ini. Dengan keteladanan kita semua akan membawa perbaikan regulasi dan birokrasi reformasi, “ tambahnya.